Menurut Thomas Dye kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sementara Lasswel dan Kaplan melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo kebijaksanaan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau Negara atas nama instansi yang dipimipinnya (Presiden , Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi pembangunan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk keputusan formal. Kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung arti: (1) hasil produk keputusan yang diambil dari komitmen bersama, (2) adanya formulasi, (3) pelaksanaannya adalah orang-orang dalam organisasi, (4) adanya prilaku yang konsisten bagi para pengambil keputusan. Kebijakan atau policy penggunaannya sering disama artikan dengan istilah-istilahlain seperti tujuan(goals), program, keputusan, undang – undang, ketentuan – ketentuan, usulan –usulan atau rancangn besar. Sedangkan pengertian policy menurut perserikatan bangsa –bangsa adalah pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman yang bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks, bersufat umum atau khusus, berdasarkan luas maupun sempit, transparan maupun kabur(tidak jelas), terinci maupun global. Dengan demikian, pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu baik bersifat militer dan non militer, dengan memproyeksikan program – program.

(Thomas dye,”Understanding Public Policy”, dalam, kebijakan public, (Jakarta:Yayasan Pancur Siwah. 2002) hlm. 21)