Pengertian teori konflik

Menurut Wese Becker, konflik merupakan proses sosial dimana orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang di sertai dengan ancaman atau kekerasan[1]. Dalam Bukunya International Politik, K.J Holsti mengemukakan bahwa Konflik yang menimbulkan kekerasan yang terorganisir muncul dari suatu kombinasi khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isu, sikap bermusuhan, dan tipe tipe tindakan diplomatik dan militer tertentu [2]. Bentuk konflik biasanya teridentifikasikan oleh suatu kondisi oleh sekelompok manusia, yang di dalamnya terdiri dari suku, etnis, budaya, agama, ekonomi, politik, sosial, yang berbeda beda.

Sumber konflik sendiri terletak pada hubungan antara sistem-sistem negara-negara kebangsaan yang dilandasi oleh konsep ”egosentrisme”, yaitu aspirasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan serta kedudukan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Bila suatu negara terlalu berpegang teguh kepada pengakuan universal atas kemerdekaan politiknya dan kebebasan memilih serta bertindak, ia akan menemui dilemma karena ia pun harus menghormati kebebasan dan kemerdekaan yang sama dari setiap negara lain. Akan tetapi sebenarnya tidak ada negara satu pun yang bisa mempercayai negara lain, artinya keselamatan negara tergantung kepada usaha-usaha sendiri, karena itu setiap negara harus bersikap hati-hati dalam memelihara hubungan dengan negara lain [3].

Konflik Internal

Studi konflik internal mengemuka dalam dekade terakhir ini, terutama bersamaan dengan makin maraknya konflik horizontal antar ras, etnis dan agama di dalam wilayah suatu negara. Sangat ironis bahwa ketika konflik ideologi mewarnai era perang dingin telah mulai mereda, konflik-konflik internal di dalam batas wilayah suatu wilayah dalam bentuk gerakan separatis dan kerusuhan massal ternyata menelan korban manusia yang makin besar. Contoh, pada tahun 1994 di Rwanda dalam kurun waktu hanya 3 bulan sekitar 800 ribu sampai 1 juta manusia terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah kelompok minoritas Tutsi [4].

Menurut Michel E. Brown, menyebutkan beberapa alasan mengapa konflik internal penting untuk dilakukan tidak hanya dalam studi ilmu politik tetapi juga dalam kurikulum Hubungan Internasional, yaitu;

  • Pertama, konflik internal telah merebak ke banyak negara dan menimbulkan aksi-aksi kekerasan.
  • Kedua, konflik internal telah menyengsarakan masyarakat yang menjadi korban yang tidak berdaya akibat konflik, seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pengusiran.
  • Ketiga, konflik internal penting karena sering melibatkan negara-negara tetangga sehingga bisa menimbulkan konflik perbatasan. Pengungsi yang menyeberang ke negara tetangga atau pemberontakan yang mencari perlindungan ke negara tetangga dapat menimbulkan permasalahan baru yang dapat memicu konflik bersenjata antar negara yang bertetangga.
  • Keempat, konflik internal penting karena sering mengundang perhatian dan campur tangan dari negara-negara besar yang terancam kepentingannya dan organisasi internasional [5].

Penyebab konflik internal

Menurut Edward Azar, menyebutkan ada 4 pra-kondisi yang mengarah pada terjadinya atau pemicu konflik internal, yaitu :

  • Pertama, hubungan yang tidak harmonis antara kelompok identitas seperti suku, agama dan budaya dengan pemerintah. Pemerintah cenderung tidak mengakui eksistensi kelompok identitas tersebut dan bahkan berusaha mengeliminasinya demi kepentingan dan keutuhan negara. Akibatnya, terjadi pertentangan terhadap kelompok identitas tertentu dan mendorong para anggotanya untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Sebagai contoh, pemerintah Orde Baru telah mengancam eksistensi kelompok identitas Aceh dan Papua sehingga mereka bangkit dan melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah pusat.
  • Kedua, konflik juga dikaitkan dengan kenyataan bahwa pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi proses kemiskinan. Proses secara ekonomi telah menciptakan kemiskinan sementara kekuatan ekonomi dan politik dari pusat menikmati surplus ekonomi sebagai hasil eksploitasi SDA di daerah-daerah yang dilanda konflik. Seperti contoh, bagi rakyat Aceh dan Papua bahwa di tengah kekayaan alam mereka yang berlimpah terdapat jumlah penduduk miskin yang tergolong tinggi bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang tidak memiliki SDA.
  • Ketiga, sebab konflik internal berkaitan dengan karakteristik pemerintahan yang otoriter dan mengabaikan aspirasi politik dari masyarakat. Dalam hal ini pemerintah pusat menyakini asumsi bahwa kekuasaan yang terpusat (sentral) menjamin kontrol yang efektif atas masyarakat. Bahkan kekuatan militer digunakan terhadap setiap bentuk protes atau perlawanan terhadap pemerintahan yang otoriter. Pemerintah daerah juga tidak dapat berfungsi sebagai alat perjuangan kepentingan masyarakat daerah dikarenakan elit-elit daerah ikut menikmati eksploitasi SDA.
  • Keempat, konflik internal dikaitkan dengan International Linkages, yaitu sistem ketergantungan yang terjadi antara negara dengan sistem ekonomi global dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih memihak kekuatan modal asing daripada kepentingan penduduk lokal. Misalnya, dalam rangka melindungi kepentingan investor asing pemerintah rela menindas rakyatnya sendiri dan mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia [1].

Menurut Michel E. Brown, kompleksitas konflik internal tidak hanya dijelaskan hanya oleh satu faktor atau variabel pada kebijakan atau perilaku elit pemimipin sebagai pemicu terjadinya konflik di suatu daerah, bahwa faktor-faktor sruktural, politik, ekonomi, sosial, budaya menjadikan suatu daerah rentan terhadap terjadinya konflik. Untuk itu Brown membedakan underlying causes of conflict dari the proximate causes of conflict, secara lebih lengkap lihat pada tabel.

Tabel 1.1. Sebab-sebab utama dan sebab-sebab pemicu konflik internal

Sebab utama (underlying causes) Sebab pemicu (proximate causes)
Faktor Struktural :

  • Negara yang lemah
  • Kekhawatiran tentang keamanan internal
  • Geografis etnis
Faktor Struktural :

  • Negara yang sedang runtuh/gagal
  • Perubahan perimbangan kekuatan militer
  • Perubahan pola-pola demografis
Faktor Politik :

  • Lembaga politik yang diskriminatif
  • Ideologi nasional yang eksklusif
  • Politik antar kelompok
  • Politik elit
Faktor Politik :

  • Transisi politik
  • Ideologi eksklusif yang semakin berpengaruh
  • Persaingan antar kelompok yang semakin tajam
  • Pertarungan kepimpinan yang semakin tajam
Faktor Ekonomi/Sosial :

  • Masalah ekonomi
  • Sistem ekonomi yang diskriminatif
  • Pembangunan ekonomi dan modernisasi

Faktor Sosial Budaya :

  • Pola diskriminasi budaya
  • Sejarah kelompok yang bermasalah
Faktor Ekonomi/Sosial :

  • Masalah ekonomi yang semakin parah
  • Ketimpangan ekonomi yang semakin lebar
  • Pembangunan ekonomi dan modernisasi yang cepat

Faktor Sosial Budaya :

  • Pola diskriminasi budaya yang semakin kuat
  • Penghinaan etnis dan propaganda

Sumber : Yulius P. Hermawan, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007,  hal. 91


[1] Ibid. Hal. 88


[1] Wese Becker dalam Soejono Soekanto, Sosiologi : Suatu Pengantar, 1990, Hal. 107

[2] K.J Holsti, Internasional Politic Terjemahan. M. Tahrir Azhary. Politik Internasional : Kerangka untuk analisis, 1983. hal :169

[3] Drs. Dahlan Nasution, Dipl. IR. POLITIK INTERNASIONAL (KONSEP DAN TEORI). PT. Gelora Aksara Pratama, Penerbit ERLANGGA. Tahun 1991. Hal. 53

[4] Yulius P. Hermawan, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007,  hal. 15.

[5] Ibid. Hal. 78